Kegagalan politik lokal dan pilkada serta pengaruhnya terhadap birokrat daerah

Kegagalan politik lokal dan pilkada serta pengaruhnya terhadap birokrat daerah

Kegagalan dlm politik lokal dan pilkada membawa petaka bagi pembangunan dan pelayanan publik di daerah....melahirkan pemimpin2 korup, "aji mumpung" bermental penjilat...Mendesak, perlunya reformasi total trhadap management karir & sistim perekrutan yg syarat akan nilai2 kompetisi dan keterbukaan, shingga tidak melahirkan "bandit2" birokrat yg merongrong kredibilitas pemda dan uang daerah!

Kegagalan politik lokal dan pilkada juga memupuk semangat hedonisme para pemimpin terpilih untuk melanggengkan kekuasaan dengan membentuk dinasti kekuasaan di daerahnya. Alih-alih akan memikirkan pembangunan dan kesejahteraan di daerah, rasa takut akan kehilangan atau terputusnya dinasti kekuasaan akan terus menghantuinya.

Pemerintahan daerah yg di operasionalisasikan oleh Birokrat daerah sdh saatnya diberikan kepercayaan dan/atau hrs kembali mendapat kpercayaan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di daerah, yaitu dengan tetap menjaga jarak aman dari bandul politik dan kekuasaan yg akan memberangusnya. untuk itu perlu penataan kembali akan sistim perekrutan PNS daerah dan menciptakan management karier yg kompetitif, terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pejabat daerah dan perangkatnya dapat menjalankan kewajiban tanpa adanya rasa takut terhadap ketidak pastian tekanan politik.

Diperlukan keberanian, ketegasan dan komitment para ellit di daerah, dimotori oleh kepala daerah sebagai pionir dalam penataan kembali peran dan fungsi birokrat daerah. Sebagai alternatif, Kepala daerah selaku kepala pemerintahan di daerah, dapat diberikan keleluasaan atau hak preogratif untuk membentuk suatu comitte atau badan khusus yg membantu kepala daerah dalam mensukseskan pembangunan di daerah yg tntunya tugas dan fungsinya tidak tumpang tindih dengan pejabat struktural daerah.